Sejak 1581, Belanda berbentuk Republik Tujuh Provinsi Belanda yang Bersatu, yang dipimpin oleh seorang walinegara dari keluarga Oranje-Nassau dan sekelompok elit politik dan ekonomi dari kaum regen4. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, sistem pemerintahan ini menjadi semakin korup, otoriter, dan tidak demokratis. Kekuasaan terpusat di tangan walinegara dan golongan yang semakin sempit, sementara rakyat tidak memiliki hak politik yang memadai.

Pada akhir abad ke-18, muncul gerakan patriot Belanda yang terinspirasi oleh Pencerahan dan Revolusi Amerika. Mereka menuntut reformasi politik, sosial, dan ekonomi di Belanda. Mereka juga menentang dominasi Prusia dan Inggris atas urusan dalam negeri Belanda. Mereka menginginkan pembentukan suatu pemerintahan nasional yang representatif, konstitusional, dan federal.

Gerakan patriot ini mendapat tentangan dari walinegara Willem V dan pendukungnya, yang disebut orangis. Pada tahun 1787, terjadi perang saudara antara patriot dan orangis. Walinegara Willem V meminta bantuan dari Prusia, yang mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan patriot. Banyak patriot yang terpaksa melarikan diri ke Prancis atau daerah jajahan Belanda.

Pendirian Republik Bataaf

Pada tahun 1792, Perancis revolusioner menyatakan perang terhadap koalisi Eropa yang menentang revolusi mereka. Belanda, sebagai sekutu Inggris, juga terlibat dalam perang ini. Namun, tentara Belanda tidak mampu menghadapi serangan Perancis yang lebih kuat dan modern. Pada tahun 1795, Perancis berhasil menduduki hampir seluruh wilayah Belanda.

Walinegara Willem V melarikan diri ke Inggris pada 18 Januari 1795, meninggalkan surat-surat kew yang menyerahkan wilayah-wilayah jajahan Belanda kepada Inggris agar tidak jatuh ke tangan Perancis. Sehari kemudian, patriot Belanda yang kembali dari pengasingan mendeklarasikan berdirinya Republik Bataaf di Amsterdam. Mereka juga menanam pohon kebebasan sebagai simbol revolusi mereka.

Republik Bataaf didirikan dengan bantuan dan pengaruh Perancis. Perancis mengakui kemerdekaan republik ini sebagai negara sahabat dan sekutu. Namun, Perancis juga menuntut sejumlah konsesi dari republik ini, seperti membayar kontribusi perang, memberikan hak transit kepada tentara Perancis, menghapuskan monopoli perdagangan VOC, dan mengikuti kebijakan luar negeri Perancis.

Sistem Pemerintahan Republik Bataaf

Republik Bataaf berusaha untuk menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis, konstitusional, dan federal. Namun, dalam praktiknya, republik ini mengalami banyak masalah dan konflik internal. Ada perbedaan pendapat antara faksi-faksi politik di dalam republik ini mengenai bentuk dan isi konstitusi baru. Ada juga tekanan dari Perancis untuk menyesuaikan diri dengan model republik Prancis.

Republik Bataaf mengalami beberapa kali perubahan konstitusi dan pemerintahan. Pada awalnya, republik ini dipimpin oleh suatu komite pusat yang terdiri dari 12 orang, yang mewakili provinsi-provinsi lama. Komite ini bertanggung jawab kepada suatu majelis nasional yang terpilih secara demokratis. Namun, konstitusi pertama yang disahkan pada 1796 tidak memuaskan semua pihak. Ada yang menginginkan sistem federal yang lebih kuat, ada juga yang menginginkan sistem unitaris yang lebih sentralisasi.

Pada tahun 1798, terjadi kudeta yang didukung oleh Perancis. Kudeta ini menggulingkan komite pusat dan membubarkan majelis nasional. Sebuah direktori baru dibentuk, yang terdiri dari lima orang direktur yang dipilih oleh suatu majelis nasional baru. Konstitusi kedua disahkan, yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada pemerintah pusat dan menghapuskan hak-hak provinsi. Namun, konstitusi ini juga tidak bertahan lama. Pada tahun 1801, terjadi kudeta lagi, yang mengembalikan sistem federal dan mengurangi pengaruh Perancis.

Pada tahun 1805, Napoleon Bonaparte, kaisar Perancis, mengintervensi urusan dalam negeri Republik Bataaf. Ia menunjuk Rutger Jan Schimmelpenninck sebagai raadspensionaris atau kepala pemerintahan Republik Bataaf. Ia juga memaksa republik ini untuk menandatangani perjanjian baru dengan Perancis, yang memberikan hak-hak lebih banyak kepada Perancis atas wilayah dan sumber daya Republik Bataaf.

Akhir Republik Bataaf

Republik Bataaf berakhir pada tahun 1806, ketika Napoleon Bonaparte mengubah republik ini menjadi Kerajaan Hollandia. Ia menobatkan saudaranya, Louis Bonaparte, sebagai raja Hollandia. Tujuan Napoleon adalah untuk menjadikan Hollandia sebagai negara boneka Perancis dan memperkuat kendalinya atas Eropa.